uu no 40 tahun 2009. UU_2009_16. uu no 40 tahun 2009

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. setkab. 4966, LL SETNEG : 40 HLM. NOMOR : 40 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, Menimbang : a. 38. TENTANG. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 40/1999 tentang Pers) SEKRETARIAT. Indonesia (2007), Masail Fiqhiyah (1997), dan data yang diperoleh dari UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Hal tersebut tentunya berpotensi untukUniversitas Indonesia 99 DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Beranda. Catatan : Dicabut oleh UU No. Bentuk. KETENTUAN UMUM 2. PEMBIAYAAN. Artinya,. Alat bukti maupun barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur. TENTANG. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dengan demikian, pada tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 masih berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. 18 tahun 2014 Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. Permen Nomor 1 Tahun 2013 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini didasari atas karakteristik pemuda seperti pada UU RI No. Februari. Tipe Dokumen. METADATA PERATURAN. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 40 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2007 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 16 Agustus 2007. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan. Pasal 40, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 32 tahun 2009, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya. UU No. 4919, LL SETNEG : 21 HLM. TENTANG. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: (1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; (2) kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; (3) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; (4) penugasan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikUndang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. H. Undang-Undang No. TB Simatupang No. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam. 3. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mengatur batas usia pemuda. Undang-undang (UU) NO. 2004/ No. UU No. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dm spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; i' Undang-Undang, 42 TAHUN 2009 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase, 2023 UU No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”). Undang-Unndang No 40 Tahun 2009 d. Undang-undang (UU) NO. untuk mengatur CSR dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. KEPEMUDAAN. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP ;Menimbang bahwa, apabila. Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dalam UU No 24 Tahun 2009 ini juga disebutkan simbol-simbol negara sesuai yang telah diatur dalam UUD 1945 meliputi: Pasal 1 ayat 1 Bendera Negara NKRI adalah Sang Merah Putih. U. Inilah sesungguhnya esensi pasal 26--39 UU No. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaDasar Hukum CSR yang Pertama yaitu Undang-Undang No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 1983; dan PP Nomor 51 Tahun 2008. Email. AD Premier 9th floor, Jl. 17. 40. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. Sebagai informasi saja, UU Anti Monopoli yang mulai berlaku sejak tahun 2000, mencantumkan klausul tentang merger dan akuisisi pada pasal 28 dan 29. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013. Undang-undang (UU) NO. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan saat ini, memang tidak mudah diperlukan studi mendalam mengenai hal ini. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur. Tipe Dokumen. TENTANG. 37, LN. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah peraturan dasar yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan di Indonesia. 18 KB. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai citacita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. redaksi@hukumonline. Judul. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah. 17 Tahun 2013, UU No. 51 Tahun 2008 terbit tanggal 4 Juni 2009. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 6. NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti; f. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa dalam rangka. KETENTUAN UMUM 2. 50, TLN No. 0. Dari contoh ini produk. 37. 11, TLN NO. NOMOR 16 TAHUN 2009. Undang-Undang Pers (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 44 Tahun. 2009/ No. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan T. 000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp 40. Nomor. H. 144 , TLN NO. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Selain pengaturan CSR ada dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya mengatur CSR dalam Undang-Undang sektoral tertentu dengan. NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam sejarah. “Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. KETENTUAN UMUM 2. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; b. PAJAK 3. 28. NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 16 Thn 2009 3a. Peraturan Pemerintah No. NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sejak pertama kali diundang-undangkan tahun 1983, Undang-Undang (UU) No. id;. mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan dinyatakan tidak berlaku. Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dan melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2017 diamanatkan perlu dan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan. -. Unduh file pdf untuk mengetahui isi lengkap dan ketentuan yang berlaku. Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Tahun Terbit. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud. Pasal 28 ayat (1) UU No. (1) UU No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 94 TAHUN 2023. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika diundangkan Menkumham Andi Mattalatta pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010. 45. Undang-Undang ini menggantikan UU Perasuransian sebelumnya, yaitu UU Nomor 2 tahun 1992. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pasal 40. 23 Tahun 2014, PP No. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. UU No. T. 153, TLN NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP atau kedua pasal 114 ayat (2) Undangundang RI No. UU No. 82 tahun 2015 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No. Permen No. Undang-Undang ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Status: Hanya untuk pelanggan Kepemudaan Ditetapkan: 14 Oktober 2009 Berlaku: 14 Oktober 2009 Sembunyikan. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. . UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan. UU 45 Tahun 2009 Perubahan UU 31 Perikanan. 5068, LL SETNEG : 39 HLM. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Tipe Dokumen. 40 Tahun 2009. Undang-undang (UU) NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 40/2009 tentang Kepemudaan. NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. bahwa dalam rangka. KETENTUAN PENUTUP. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-UndangNegara Zepublik Indonesia Tahun 1945. NOMOR 3 TAHUN 2020. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA d. NOMOR 43 TAHUN 2009. KETENTUAN PENUTUP. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan. 2009. Pro. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA . Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataan;Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); b. U-Report Indonesia (2020)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemuda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Kelurahan Sei Kera Hilir 2 Kecamatan Medan Perjuangan berdasarkan UU No 40 Tahun 2009 Pasal 17 ayat 1 tentang peran aktif pemuda, untuk menganalisis kendala apa saja yang dialami pemuda dalam berperan untuk pelestarian lingkungan. 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peran Pemerintah dalam Pemanfaaatan TIK (Pasal 40); Penyelenggaran Sistem Transaksi Elektronik. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. ikuti kamia. -. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. [1] Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin. Bisnis Jumat, 7 Agustus 2009. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887); 9. Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia. sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam. 40 Tahun 2009.